Menko Kesra Dijadwalkan Saksikan Bono

27 November 2011 - 07.29 WIB > Dibaca 20 kali

Laporan IDRIS ALI, Teluk Meranti
idris-ali@yahoo.co.id

Menko Kesra Agung Laksono dijadwalkan hari ini, Ahad (27/11) melihat langsung ivent festival wisata gelombang Bono, di Kelurahan Teluk Meranti, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan yang sudah berlangsung dua hari terakhir. Gubernur Riau HM Rusli Zainal dijadwalkan mendampingi Menko Kesra.

Kedatangan Menko Kesra bersama Gubri tersebut sekaligus melakukan penandatanganan prasasti yang menyatakan resminya wisata gelombang bono dibuka sebagai kawasan wisata baik secara nasional maupun internasional. Rombongan direncanakan hadir menggunakan helikopter.

Bupati Pelalawan HM Harris menyatakan bahwasanya segala hal menyangkut persiapan kehadiran Menko Kesra dan Gubernur Riau sudah dilakukan. Bahkan HM Harris langsung melakukan pengecekan di Tanjung Pebayang Teluk Meranti, tempat dilangsungkannya festival bono tersebut.

‘’Memang dijadwalkan semula empat menteri yang bakal hadir. Namun sesuai izin presiden, hanya Menko Kesra saja yang hadir. Dijadwalkan Menko bersama Gubernur Riau akan hadir pada siang hari dan langsung kembali ke Pekanbaru dan Jakarta pada sorenya,’’ papar Harris.

Kawasan gelombang bono, ujar Harris, diharapkan benar-benar menjadi tujuan wisata baik dalam negeri maupun luar negeri. Kegiatan festival yang dilangsungkan tersebut urainya merupakan salah satu upaya mempromosikan ivent wisata tersebut. ‘’Dengan berkembangnya kawasan ini menjadi tujuan wisata, setidaknya bisa mengangkat ekonomi masyarakat sekitar sekaligus menjadi kebanggaan Riau, Pelalawan khususnya,’’ tuturnya. (hpz)

Kapolres Akui Meranti Lebih Sulit

18 November 2011 - 08.16 WIB > Dibaca 80 kali

Laporan AHMAD YULIAR, Selatpanjang ahmadyuliar@riaupos.com

Membawahi dua daerah wilayah hukum Kabupaten, Kapolres Bengkalis yang baru AKBP Toni Ariadi Efendi SIk mengakui merupakan tugas yang sangat berat. Terutama khusus bagi Kabupaten Kepuluanan Meranti.

Dengan bentangan daerah Meranti yang merupakan daerah kepulauan dan berbatasan dengan negara tetangga Malaysia, menjadikan daerah tersebut rentan dengan berbagai tindak  kejahatan trans-iternasional.

Seperti yang diakuinya Rabu malam (16/1) kepada Riau Pos, usai pisah sambut Kapolres Bengkalis yang lama dari AKBP Ahmad Kartiko, yang ditarik ke Mapolda Riau.

‘’Meranti terpapar dengan tindak kejahatan trans-internasional. Kawasan Meranti yang terakses secara terbuka dengan negera tetangga Malaysia, menjadikan daerah ini sangat rentan dengan berbagai tindak kejahatan yang melibatkan jaringan mafia lintas antar negara. Mulai dari tindak kejahatan peredaran narkoba, illegal logging maupun pengiriman TKI ilegal dan penyeludupan lainya. Ini menjadi tantangan yang sangat berat bagi kepolisian. Untuk itu, kita akan berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan pelayanan kantibmas di Meranti,’’ ungkap mantan Kapolres Siak itu.

Lebih jauh AKBP Antoni menyebutkan terkait gangguan kantibmas lainnya Meranti memang relatif lebih kondusif dibanding daerah lainnya.

Tindak kejahatan kriminal dari bulan ke bulan dari laporan Polsek yang ada di Meranti, relatif menunjukkan terjadinya angkan penurunan yang cukup signifikan.

Meskipun dengan jumlah personel yang terbatas dan prasarana yang belum mendukung secara penuh, kondisi Kamtibmas di Meranti bisa dikatakan sangat bersahabat untuk percepatan pembangunan.

Hanya saja, harus diakui dalam beberapa kasus peredaran narkoba, Meranti menjadi salah satu mata rantai jaringan transit peredaran narkoba yang melibatkan jaringan internasional.

Untuk tahun 2011 ini saja, kasus narkoba di Meranti cukup menunjukkan adanya peningkatan kasus dengan melibatkan adanya barang bukti.

Meskipun jaringan pengedarnya berhasil dibekuk, kondisi ini tidak menjadikan Meranti steril dari mata rantai jaringan peredaran narkoba.

‘’Untuk itu, ke depan Polres Bengkalis bersama jajaran Polsek di Meranti akan terus berupaya memaksimalkan pembrantasan narkoba di Meranti dan ini harus mendapat dukungan dari Pemkab Meranti dan seluruh elemen masyarakat.

Di bagian lain Kapolres juga mengakui dengan kondisi personel yang terbatas tidak semua persoalan gangguan kantibmas bisa ditangani secara tuntas. Apalagi dengan kondisi bentangan alam yang berat, dan terbatasnya sarana dan prasarana pendukung.

Untuk itu, Polres Bengkalis berharap dukungan dan kerja sama dari seluruh masyarakat. Tanpa dukungan masyarakat, kalau semua dibebankan pada Polri jelas tidak akan mampu.

‘’Kalau menemukan anggota Polres Bengkalis yang melanggar ataupun melakukan tindak kejahatan, tolong laporkan ke saya. Apalagi sampai terlibat dalam narkoba, tidak ada ampun. Sebagai penegak hukum, anggota Polri wajib patuh dan tunduk pada aturan hukum. Berani melanggar berarti, berani menanggung resiko,’’ tegasnya.

Sementara itu, Bupati Kepulauan Meranti, Drs Irwan Nasir MSi mengharapkan nantinya Kapolres yang baru dapat melanjutkan tugas Kapolres yang lama untuk menjaga wilayah di Kepulauan Meranti dan Bengkalis sendiri.

Sejalan dengan itu, orang nomor satu di Meranti itu juga akan berusaha meningkatkan perekonomian masyarakat.

‘’Karena jika perekonomian masyarakat Meranti meningkat, maka akan semakin menurunkan angka kejahatan dan kriminalitas. Kami akan berupaya untuk itu. Kami mengucapkan selamat dalam menjalankan tugas bagi masng-masing pejabat kepolisian. Mudah-mudahan dapat menjalankan tugasnya dengan baik,’’  harap Irwan.

Dari pantauan wartawan di lapangan dalam prosesi pisah sambut kemarin malam juga dilakukan pertukaran cendramata oleh Bupati Kepulauan Meranti kepada kedua pejabat kepolsian itu. Hadir juga Ketua DPRD Hafizoh SAg dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Meranti.(jrr)

3,5 Kubik Kayu Meranti Ilegal Disita

SANGASANGA. Praktik illegal logging alias pembalakan kayu secara liar, ternyata masih terjadi di wilayah Kutai Kartanegara (Kukar). Meskipun sudah banyak pelakunya diringkus polisi, tapi tetap masih ada warga kedapatan mengangkut kayu yang tidak dilengkapi dengan dokumen resmi tersebut. Seperti dilakukan Rohmat (34) yang tinggal di Jl Pembangunan, Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Samboja, Kukar.
"Dia (Rohmat, Red) kedapatan mengangkut sebanyak 3,5 Meter Kubik kayu jenis Meranti yang tidak dilengkapi dokumen resmi, menggunakan sebuah truk Mitsubishi KT 8879 AH," ujar Kapolres Kukar AKBP I Gusti Kade Budhi Harryarsana, didampingi Kapolsek Sangasanga AKP Teguh Nugroho kepada harian ini, Minggu (20/11).
Aksi Rohmat itu terendus petugas yang melakukan patroli di bilangan Jl Yos Sudarso Kelurahan Sarijaya, Sangasanga, sekira pukul 11.15 Wita, Jumat (18/11) siang. Karena curiga dengan muatan di truk yang dikemudikan Rohmat tersebut, petugas Polsek Sangasanga kemudian menghentikan dan melakukan pemeriksaan. Di bak belakang truk itu terlihat ratusan potong kayu olahan jenis Meranti.
"Diduga pelaku memang berusaha menyembunyikan kayu tersebut. Jadi begitu petugas kami menemukannya dan si pengemudi truk itu tak bisa menunjukan dokumen kayu bersangkutan, maka segera diamankan di sini (Kantor Polsek Sangasanga, Red)," katanya lagi.
Selanjutnya, setelah menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polsek Sangasanga, Rohmat kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Dia dijerat Pasal 50 Ayat 3 Jonto Pasal 78 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan. Ancaman hukuman berupa pidana penjara sampai 5 tahun lebih. Polisi juga mengamankan truk beserta 3,5 Kubik kayu Meranti olahan itu sebagai barang bukti.
"Kayu itu saya beli dari Samboja untuk dijual kepada seorang pembeli," ungkap Rohmat tanpa mengurai nama pembeli dan berapa harga kayu itu dibeli maupun akan dijualnya.(idn/upi)

Terjadi Krisis Kepercayaan Masyarakat

Bupati : Pejabat Publik Harus Respon Positif

23 November 2011 - 12.02 WIB

24 klik

 

SELATPANJANG(DP)-Jajaran Pemerintah mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan dan desa di Kepulauan Meranti, diharapkan mampu dengan baik menyikapi krisis kepercayaan yang muncul ditengah masyarakat. Sistem demokratisasi yang berlebihan saat ini, sudah menjadi tantangan baru yang harus bisa dihadapi pejabat publik. Hal itu disampaikan Bupati Kepulauan Meranti, Drs Irwan Nasir MSi, menanggapi pertanyaan salah seorang Kepala Desa tentang krisis kepercayaan masyarakat terhadap pejabat publik, pada pertemuan belum lama ini. Dikatakan Bupati, krisis kepercayaan itu muncul tidak secara tiba-tiba, namun mengemuka dari proses panjang dari sistem penyelenggaraan pemerintahan.

“Krisis kepercayaan masyarakat terhadap pejabat publik tidak terjadi secara tiba-tiba. Hal ini perlu disadari bahwa munculnya krisis kepercayaan itu, akibat proses panjang dari sistem penyelenggaraan pemerintahan kita. Saat sekarang ini adalah saat yang paling tidak enak untuk menjadi Kepala Daerah atau juga Kepala Desa, saat sekarang ini kita sedang berada dalam situasi transisi demokratisasi publik,” ujar Bupati.
Persoalan yang terjadi sekarang, kata Bupati, bahwa krisis kepercayaan itu bukan saja terjadi dari masyarakat kepada pemerintah, tetapi juga terjadi dari pemerintah kepada sekelompok masyarakat tertentu. Seperti para Kepala Desa yang dulunya dipilih oleh masyarakat, dulu juga pernah mengalami bagaimana dibohongi oleh kelompok-kelompok masyarakat tertentu.
“Kita juga harus sadar bahwa memang, ada kelompok-kelompok tertentu di masyarakat kita yang sifatnya selalu oportunis, dimana kalau mereka dapatkan apa yang mereka inginkan mereka akan selalu melihat posisi pemerintah dalam posisi yang sangat baik, dan sebaliknya, apabila apa yang mereka inginkan sudah tidak dapat lagi, itu pandangannya langsung berubah, posisi pemerintah sudah tidak dipandang baik lagi,” sebut Bupati.
Sebagai pejabat publik, sudah menjadi tugas untuk turut serta menyembuhkan masyarakat yang sebagiannya saat ini sedang dilanda penyakit oportunis tersebut. Hal itu juga tidak terlepas bagaimana pejabat publik menempatkan diri sebagai orang yang terlebih dahulu sembuh untuk bisa menyembuhkan masyarakatnya. “Jadi transisi yang saat ini sedang terjadi akibat demokratisasi yang luar biasa dan berlebihan. Menjadi sebuah tantangan baru bagi pejabat pemerintah daerah, camat, lurah dan kepala desa. Karena dengan sistem demokratisasi yang luar biasa ini membuat kadang-kadang nilai-nilai moral dan nilai-nilai etika ditengah-tengah masyarakat semakin meluntur,”ungkap Bupati.
Dalam kondisi tersebut, terang Bupati, orang bisa bicara apa saja, sehingga yang namanya fitnah dan tuduhan-tuduhan tanpa bukti itu bisa seenaknya saja di omongkan, bahkan sekarang tidak tersentuh oleh hukum.
“Bahkan kalaupun tidak membuat suatu kesalahan, masih ada juga pihak-pihak tertentu yang bisa membangun opini, yang menjadikan seolah-olah kita menjadi salah dan menjadi berhadapan dimuka hukum. Maka hal ini perlu menjadi suatu yang diwaspadai,”ingat Bupati kepada para Camat, Kades dan Lurah se Kabupaten Kepulauan Meranti. (rio)

PMI Memiliki Kegiatan Mulia

23 November 2011 - 12.06 WIB

 

SELATPANJANG (DP)-Dalam sambutanya pada Musyawarah Kerja Persatuan Palang Meranh (PMI) Provinsi Riau, Selasa (22/11) di Grang Meranti Hotel, Bupati Kepulauan meranti Drs Irwan Nasir Msi menyampaikan, organisasi PMI merupakan suatu organisasi sosial dan menjadi kebanggaan karena mengandung kegiatan mulia. Oleh karena itu, Bupati berharap kepada seluruh peserta Muskerda PMI untuk dapat mengikuti kegiatan dengan baik, serta mampu menyusun program kerja yang lebih bermanfaat dan tepat guna. “PMI merupakan suatu kebanggan tersendiri, karena kegiatan yang dilakukan merupakan kegiatan mulia, oleh karena itu upaya peningkatan perlu dilakukan dengan serius,”ungkapnya. Dikatakannya, berbagai rencana kerja dan kegiatan telah dilakukan dalam rangka diseminasi, meningkatkan kapasitas organisasi dan membangun citra PMI yang dulunya hanya seputar donor darah dan bulan dana.

Berbagai peran telah dilakukan, terlepas dari plus minus hasil dari pelaksanaan rencana kerja tahunan, namun kedepan keberadaan PMI perlu ditingkatkan lagi terhadap pelayanan kemanusian dan peningkatan kapasitas organisasi PMI di Provinsi Riau dan di Kabupaten Kepulauan Meranti khususnya.
Diakui Bupati, khusus di Kabupaten Kepulauan Meranti yang baru menyampai usia tiga tahun, masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan disana sini, termasuk di organisasi PMI itu sendiri, misalnya saja tidak tersedianya tempat penyimpanan darah serta peralatan lainnya.
Masalah darah, beliau menyampaikan bahwa mengingat kebutuhan darah lebih banyak dari orang yang mendonorkan darahnya, sehingga perlu digiatkan lagi. Selain itu sedang diusahakan agar pemerintah daerah dapat membantu mengatasi persoalan tersebut, yang terpenting bagaimana pihak PMI mampu menyusun program dengan baik.
Selain itu diharapkan PMI Kabupaten bisa memanfaatkan Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan yang ada di daerah. Hal ini bisa menjadi sumber dana untuk kegiatan-kegiatan kemanusiaan di kabupaten masing-masing.
Sementara itu, Wakil Ketua PMI Provinsi Riau, H Auni M Nur, dalam sambutannya juga menjelaskan bahwa satu tahun telah berlalu masa kerja pengurus PMI Provinsi Riau masa bakti 2009-2014. Saat ini PMI Provinsi Riau, telah berhasil membangun sebuah kepercayaan besar dari pemerintah, swasta dan masyarakat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai sebuah organisasi kemanusiaan.
“Maka pada pelaksanaan Muskerda PMI kali ini, kami bermaksud menyampaikan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas-tugas kemanusiaan yang telah dilakukan dalam kurun waktu satu tahun. Dengan adanya laporan, tentu dapat dijadikan barometer dan bahan evaluasi untuk pengembangan organisasi PMI di Provinsi Riau ditahun berikutnya,”jelas H Auni M Nor. (ari)