Terjadi Krisis Kepercayaan Masyarakat

Bupati : Pejabat Publik Harus Respon Positif

23 November 2011 - 12.02 WIB

24 klik

 

SELATPANJANG(DP)-Jajaran Pemerintah mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan dan desa di Kepulauan Meranti, diharapkan mampu dengan baik menyikapi krisis kepercayaan yang muncul ditengah masyarakat. Sistem demokratisasi yang berlebihan saat ini, sudah menjadi tantangan baru yang harus bisa dihadapi pejabat publik. Hal itu disampaikan Bupati Kepulauan Meranti, Drs Irwan Nasir MSi, menanggapi pertanyaan salah seorang Kepala Desa tentang krisis kepercayaan masyarakat terhadap pejabat publik, pada pertemuan belum lama ini. Dikatakan Bupati, krisis kepercayaan itu muncul tidak secara tiba-tiba, namun mengemuka dari proses panjang dari sistem penyelenggaraan pemerintahan.

“Krisis kepercayaan masyarakat terhadap pejabat publik tidak terjadi secara tiba-tiba. Hal ini perlu disadari bahwa munculnya krisis kepercayaan itu, akibat proses panjang dari sistem penyelenggaraan pemerintahan kita. Saat sekarang ini adalah saat yang paling tidak enak untuk menjadi Kepala Daerah atau juga Kepala Desa, saat sekarang ini kita sedang berada dalam situasi transisi demokratisasi publik,” ujar Bupati.
Persoalan yang terjadi sekarang, kata Bupati, bahwa krisis kepercayaan itu bukan saja terjadi dari masyarakat kepada pemerintah, tetapi juga terjadi dari pemerintah kepada sekelompok masyarakat tertentu. Seperti para Kepala Desa yang dulunya dipilih oleh masyarakat, dulu juga pernah mengalami bagaimana dibohongi oleh kelompok-kelompok masyarakat tertentu.
“Kita juga harus sadar bahwa memang, ada kelompok-kelompok tertentu di masyarakat kita yang sifatnya selalu oportunis, dimana kalau mereka dapatkan apa yang mereka inginkan mereka akan selalu melihat posisi pemerintah dalam posisi yang sangat baik, dan sebaliknya, apabila apa yang mereka inginkan sudah tidak dapat lagi, itu pandangannya langsung berubah, posisi pemerintah sudah tidak dipandang baik lagi,” sebut Bupati.
Sebagai pejabat publik, sudah menjadi tugas untuk turut serta menyembuhkan masyarakat yang sebagiannya saat ini sedang dilanda penyakit oportunis tersebut. Hal itu juga tidak terlepas bagaimana pejabat publik menempatkan diri sebagai orang yang terlebih dahulu sembuh untuk bisa menyembuhkan masyarakatnya. “Jadi transisi yang saat ini sedang terjadi akibat demokratisasi yang luar biasa dan berlebihan. Menjadi sebuah tantangan baru bagi pejabat pemerintah daerah, camat, lurah dan kepala desa. Karena dengan sistem demokratisasi yang luar biasa ini membuat kadang-kadang nilai-nilai moral dan nilai-nilai etika ditengah-tengah masyarakat semakin meluntur,”ungkap Bupati.
Dalam kondisi tersebut, terang Bupati, orang bisa bicara apa saja, sehingga yang namanya fitnah dan tuduhan-tuduhan tanpa bukti itu bisa seenaknya saja di omongkan, bahkan sekarang tidak tersentuh oleh hukum.
“Bahkan kalaupun tidak membuat suatu kesalahan, masih ada juga pihak-pihak tertentu yang bisa membangun opini, yang menjadikan seolah-olah kita menjadi salah dan menjadi berhadapan dimuka hukum. Maka hal ini perlu menjadi suatu yang diwaspadai,”ingat Bupati kepada para Camat, Kades dan Lurah se Kabupaten Kepulauan Meranti. (rio)