Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru, Galih Pujoasmoro
TRIBUNNEWS.COM,PEKANBARU - Perwakilan Serikat Tani Riau (STR) Kabupaten Meranti bertemu dengan pihak perwakilan Provinsi Riau di Ruang Rapat Asisten I Pemprov Riau, Jumat (4/11/2011).
Hal tersebut diungkapkan oleh Koordinator Departemen Pemuda Perjuangan Tani Komite Pimpinan Pusat STR, Antoni Fitra.
Hadir dalam pertemuan itu pejabat Pemprov Riau diantaranya Asisten I Bidang Pemerintahan, Abdul latif, Kabiro Hukum Kasiarudin, Kabag Tata Pemerintahan, Sudirman, Kabag PWAP Suyadi Suwandi, serta perwakilan Dishut Provinsi Dwiyana.
Sedangkan perwakilan pejabat KabupatenK Kepulauan Meranti antara lain Kadishut Meranti Ma'mun Murot, Asisten I Burhanudin, Kabag Tata Pemerintahan Kabupaten Meranti Yuliarso dan Camat Merbau Zuriat.
Menurut Antoni, dalam pertemuan tersebut pihak STR, diwakili oleh Bambang Aswandi, Sutarno, Pairan, Darwis dan dirinya.
Dalam pertemuan yang berlangsung hingga pukul 16.15 tersebut, membuahkan tiga kesepakatan. Menurut Antoni, kesepakatan tersebut adalah Pemerintaha Kabupaten Meranti dan warga harus menyerahkan data-data mengenai masalah yang terjadi di Pulau Padang ke Pemprov.
"Data yang akan diserahkan adalah data mengenai tumpang tindih lahan antara lahan milik warga dan lahan HTI RAPP," ujarnya.
Antoni menambahkan, Rabu (9/11/2011) mendatang, pihak Pemkab Meranti, perwakilan STR, dan Pemprov Riau akan turun ke Pulau Padang. Tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi sesungguhnya di lapangan.
Selanjutnya, hasil dari studi lapangan tersebut akan diserahkan kepada Gubernur Riau untuk ditindaklanjuti.
"Berdasarkan hasil tersebut, Gubri akan mengeluarkan rekomendasi kepada Kemenhut RI terkait masalah ini," ujarnya.
TRIBUNNEWS.COM,PEKANBARU - Perwakilan Serikat Tani Riau (STR) Kabupaten Meranti bertemu dengan pihak perwakilan Provinsi Riau di Ruang Rapat Asisten I Pemprov Riau, Jumat (4/11/2011).
Hal tersebut diungkapkan oleh Koordinator Departemen Pemuda Perjuangan Tani Komite Pimpinan Pusat STR, Antoni Fitra.
Hadir dalam pertemuan itu pejabat Pemprov Riau diantaranya Asisten I Bidang Pemerintahan, Abdul latif, Kabiro Hukum Kasiarudin, Kabag Tata Pemerintahan, Sudirman, Kabag PWAP Suyadi Suwandi, serta perwakilan Dishut Provinsi Dwiyana.
Sedangkan perwakilan pejabat KabupatenK Kepulauan Meranti antara lain Kadishut Meranti Ma'mun Murot, Asisten I Burhanudin, Kabag Tata Pemerintahan Kabupaten Meranti Yuliarso dan Camat Merbau Zuriat.
Menurut Antoni, dalam pertemuan tersebut pihak STR, diwakili oleh Bambang Aswandi, Sutarno, Pairan, Darwis dan dirinya.
Dalam pertemuan yang berlangsung hingga pukul 16.15 tersebut, membuahkan tiga kesepakatan. Menurut Antoni, kesepakatan tersebut adalah Pemerintaha Kabupaten Meranti dan warga harus menyerahkan data-data mengenai masalah yang terjadi di Pulau Padang ke Pemprov.
"Data yang akan diserahkan adalah data mengenai tumpang tindih lahan antara lahan milik warga dan lahan HTI RAPP," ujarnya.
Antoni menambahkan, Rabu (9/11/2011) mendatang, pihak Pemkab Meranti, perwakilan STR, dan Pemprov Riau akan turun ke Pulau Padang. Tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi sesungguhnya di lapangan.
Selanjutnya, hasil dari studi lapangan tersebut akan diserahkan kepada Gubernur Riau untuk ditindaklanjuti.
"Berdasarkan hasil tersebut, Gubri akan mengeluarkan rekomendasi kepada Kemenhut RI terkait masalah ini," ujarnya.
Editor: Romualdus Pius | Sumber: Tribun Pekanbaru
Akses Tribunnews.com lewat perangkat mobile anda melalui alamat m.tribunnews.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar